SIKAP AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN WONOGIRI

TERHADAP NOTA KEUANGAN BUPATI TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
• Yang Terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri;
• Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Wonogiri;
• Yang kami hormati, Saudara Komandan Kodim 0728 Wonogiri;
• Yang kami hormati, Saudara Kapolres Wonogiri;
• Yang kami hormati, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri;
• Yang kami hormati, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri;
• Yang kami hormati, Saudara Plt. Sekretaris Daerah Berikut Jajaran Eksekutif;
• Yang kami hormati pula rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian dan masyarakat Wonogiri yang di Rahmati Allah SWT.

Sidang paripurna yang terhormat;
Segenap puja-puji serta rasa syukur selalu kita tambatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita dengan beragam bentuknya sehingga kita dapat menjalankan berbagai tugas dan amanah konstitusi yang dibebankan kepada kita, termasuk menyusun, membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 di gedung DPRD ini.
Di gedung yang terhormat inilah, penduduk Wonogiri memasrahkan nasibnya kepada para anggota Dewan yang terhormat serta Bupati dan segenap jajaran Pemerintah yang menerima mandat. Dari rumah rakyat inilah, rakyat Wonogiri ini menggantungkan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Kepada penghuni gedung perwakilan rakyat inilah, jutaan warga menitipkan harapannya akan masa depan Wonogiri yang lebih baik.
Oleh karena, sebagai wujud syukur, marilah kita selalu berupaya seoptimal mungkin melaksanakan amanat yang dimandatkan rakyat kepada kita semua para jajaran eksekutif dan legislative. Mari kita secara tulus mengabdi di jalan kebaikan, memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat dalam naungan ridha Allah SWT.
Dalam menyikapi Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Wonogiri memberikan beberapa catatan sebagai berikut:
1. Perda yang mengatur Pendapatan Daerah yang sudah kadaluwarsa agar segera disikapi Pemda dan DPRD di Tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya.
2. Penyertaan modal di BUMD utamanya di Lembaga Keuangan supaya dianggarkan di dalam KUA PPAS Perubahan 2011 karena penyertaan modal Pemda Wonogiri belum sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Perda tentang Jumlah Penyertaan Modal Daerah.
3. Bupati agar berani mengambil kebijakan dalam pelaksanaan APBD 2011 dan tahun-tahun berikutnya dengan sistem blockgrand atau swakelola masyarakat agar budaya partisipasi masyarakat hidup kembali yang sekaligus memberi solusi minimnya dana pembangunan setiap tahun, karena dengan swakelola masyarakat partisipasi masyarakat bagi tenaga maupun dana rata-rata bisa mencapai 25% sd 50%.
4. Mengaca pelaksanaan APBD 2010 terutama bagian pembangunan seperti DPU, ESDM, Perhubungan dan lain-lain dimana pelaksanaanya ’mepet’ akhir tahun berdampak pada rendahnya kualitas dan daya serap terhadap APBD, saran FPKS adalah setelah penetapan di evaluasi gubernur maka SKPD terkait segera menindaklanjuti untuk proses pelaksanaannya.
5. Hasil pekerjaan mestinya bisa dirasakan minimal dalam satu tahun anggaran, tetapi belum selesai satu tahun anggaran kondisi sudah rusak parah. (kerusakanya sampai menelan korban 2 orang meninggal dan puluhan orang jatuh karena lubang jalan di Jalan Manyaran - Wuryantoro (yang salah satu korbannya anggota dari FPKS). Untuk itu agar indikator diterimanya hasil pekerjaan terutama fisik yang dikerjakan oleh pihak ketiga atau yang lain agar lebih diperhatikan tentang kualitasnya jangan hanya diukur ketepatan waktu saja kalau perlu harus memakai alat profesional, seperti uji kekuatan beton dengan hammer test, formulasi dan ketebalan aspal, debit air untuk SAB dll.
6. Proses lelang yang ada agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada diantaranya informasi ke publik dengan tenggang waktu yang cukup dan pelaksaan lelang dikembalikan kepada yang berkompeten tidak diberikan kepada asosiasi.
7. Reward dan panishman harus diberikan kepada pelaksana APBD dari pihak ketiga dan diumumkan ke publik terkait dengan hasil pekerjaannya agar terjaga kualitasnya.
8. DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 yang belum terserap akibat gagalnya proses lelang dan waktu yang terbatas hendaknya jadi pelajaran berharga, pengadaan barang yang lebih dari 30 milyard memang bukan perkara yang mudah, untuk itu FPKS berharap gagalnya pelaksanaan realisasi DAK 2010 tersebut untuk tidak terulang lagi, hal ini harus dimulai dari proses lelang yang transparan, akuntabel, terbebas dari unsur KKN, apalagi di tahun 2011 ini selain DAK luncuran 2010 masih ditambah dengan DAK 2011, maka proses perencanaan dan realisasi hendaknya dikedepankan profesionalisme.
9. Dengan telah dimulainya tahun 2011 RSUD dr. Soediran Mangun Soemarso menjadi BLUD maka diawal tahun ini jelas persiapanya belum 100% untuk itu segenap manajemen BLUD RSUD untuk segera membenahi aspek tehnis dan manajerial di lingkungan RSUD, FPKS yakin dengan menjadi BLUD maka ”pelayanan prima yang ramah” akan dapat diwujudkan, masyarakat Wonogiri menunggu pelayanan yang memuaskan.
10. Dengan adanya penambangan pasir/tras di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem, satu sisi menjadi alternatif tersedianya pasir kali, akan tetapi dampak yang muncul adalah jalan raya Purwantoro-Puhpelem menjadi rusak parah sampai berbahaya bagi pengendara bermotor artinya kalau toh ada retribusi tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi, maka FPKS mohon kepada Bupati atau dinas terkait segera mengambil sikap karena kalau dibiarkan jalan akan berubah fungsi menjadi sungai.

Rapat Paripurna yang Terhormat
Akhirnya dengan mengharap izin dan pertolongan Allah SWT, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Wonogiri menyatakan PERSETUJUAN atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri .

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PKS DPRD Kabupaten Wonogiri ini kami sampaikan atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu/Sdr sekalian mendengarkan Pendapat Akhir ini, kami ucapkan terima kasih.
Keadilan dan Sejahtera untuk kita semua.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wonogiri, 5 Januari 2011

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KETUA SEKRETARIS


Ahmad Zarif, SE dr. H. Ngadiyono
JURU BICARA :


Ahmad Zarif, SE

SIKAP AKHIR FRAKSI PKS terhadap KUA PPAS 2011

SIKAP AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TENTANG PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Yth Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kab.Wonogiri.
- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri.
- Saudara Komandan Kodim 0278 Wonogiri, Kapolres Wonogiri, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri;
- Segenap jajaran eksekutif, para wartawan dan hadirin yang saya hormati serta masyarakat Wonogiri yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Sebelum penyampaian Sikap Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Apbd Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011, pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Wujud syukur kita kepada-Nya adalah kita bersama sama selalu meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada-Nya, karena dengan kualitas ketaqwaan ini kita akan selalu mendapatkan keberuntungan baik didunia maupun diakhirat nanti . Salah satu amalan utama agar kita semua memiliki budi pekerti luhur adalah dengan senantiasa meningkatan amalan keshalihan serta tetap memelihara amal kebaikan selepas bulan syawal ini.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada Utusan-Nya Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya keluargannya serta para pengikutnya sampai akhir zaman, amin yarabbal alamin.
Kami ucapkan selamat jalan calon jamaah haji kabupaten wonogiri tahun 1431 H semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan rukun dan wajib haji diberi keselamatan dan diberi predikat haji yang mabrur, dan memberi keberkahan bagi masyarakat Wonogiri, tidak hanya mendapatkan sholeh pribadi tetapi juga sholeh sosial.
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Jika kita melihat Kebijakan umum Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Penyusunan APBD 2011 bahwa Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, maka tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi dan diatasi pada tahun 2O11, yaitu: (a) penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan; (b) pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah; dan (c) peningkatan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah.
Tantangan utama terkait dengan penciptaan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan dalam tahun 2O1l tercermin dari : (1) belum berkembangnya iklim usaha yang kondusif di daerah, sehingga belum mampu menarik investasi dan belum meluasnya budaya usaha di masyarakat yang berakibat pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi untuk peningkatan pendapatan dan daya beli di daerah; (2) masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, dan masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia; (3) masih kurangnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar; (4) belum optimalnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan; (5) masih banyaknya rumah tangga yang meskipun sudah meningkat kesejahteraannya, namun masih berada pada kelompok hampir miskin, sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi dan sosial; (6) permasalahan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan yang berbeda antara Jawa/Bali dengan daerah lainnya; dan (7) masih kurang optimalnya pelibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Jika hal tersebut dicocokan dengan kontek persoalan daerah maka kebijakan tersebut sangatlah mirip dengan kondisi Wonogiri.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Dalam mencermati pembahasan dalam Badan Anggaran dan Komisi Anggaran terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Apbd Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011, Fraksi PKS pada hakekatnya MENYETUJUI terhadap NOTA KESEPAKATAN tersebut untuk disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan DPRD Kabupaten Wonogiri, dengan Stuktur anggaran sebagai berikut:
A. PENDAPATAN : Rp. 837.963.544.000,00
B. BELANJA : Rp. 879.285.571.500,00
Surplus/(Defisit) : ( Rp. 41.322.027.500,00)
C. PEMBIAYAAN :
- Penerimaan : Rp. 49.293.831.500,00
- Pengeluaran : Rp. 7.971.804.000,00
Surplus/ (Defisit) : Rp. 41.322.027.500,00
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran ( SILPA ) : Rp. 0,00

Kemudian Setelah hal tersebut disepakati dan akan menjadi pedoman Perencanaan dalam Penjabaran RAPBD TA 2011, FPKS memberikan beberapa catatan-catatan sebagai berikut;
1. Untuk meningkatkan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dari rendah ke sedang salah satu yang dapat dilakukan adalah menaikkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan mengoptimalkan badan usaha milik daerah, oleh karena itu fraksi PKS mengusulkan sebagaimana yang sudah disinggung dalam badan anggaran tahap 2 yaitu dalam penyusunan RPABD tahun 2011 penyertaan modal di BPR BKK agar dialokasikan 5 milyard sedangkan apotek dan percetakan dianggarkan 1 milyard.
2. Pemerintah daerah segera memastikan bentuk kerjasama pembangunan Terminal Tipe A Krisak apakah dengan MOU dengan pusat, propinsi dan kabupaten atau dengan cost sharing sesuai keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK 76/AJ.102/DPRD/2000 dengan cost sharing maksimal 10% dari anggaran pusat. Karena sampai hari ini MOU belum ada sedang apabila dengan cost sharing sudah 60% lebih dari anggaran dari pusat.
3. FPKS berharap agar dipastikan agar proses lelang tanah bengkok yang saat ini dilakukan benar-benar dilaksanakan secara fair, terbuka dan tidak hanya diikuti atau direkayasa oleh oknum-oknum desa saja.
4. Untuk menertibkan asset daerah khususnya kendaraan dinas Mohon kami seluruh kendaraan dinas dan operasional milik Pemkab Wonogiri agar diapelkan, didata sevalid mungkin dan diberi identitas.
5. Mohon perda tentang Miras yang sudah ada, disinkronkan dengan regulasi hukum lainnya,sehingga penegak hokum tidak mengalami kesulitan didalam penegakan miras ini, karena dilapangan miras telah berkali-kali terbukti menelan korban jiwa warga masyarakat Wonogiri.
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada aparatur pemerintah Kabupaten Wonogiri dan untuk lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya seleksi mohon untuk penerima CPNS tahun 2011 persyaratan bisa lebih diperketat.
7. Pada saat dana perimbangan sudah diketahui kepastianya anggaran untuk kenaikan gaji PNS 10% dan uang makan agar diperhatikan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2011.
8. Terkait dengan semangat efisiensi, kami sangat menghargai semua elemen yang memiliki kepedulian terhadap kondisi keuangan kita, termasuk tidak jadi dianggarkannya mobil dinas Pimpinan DPRD, untuk mengajak efisiensi ke semua pihak memang harus dimulai dari diri kita, karena guru yang baik adalah dengan keteladanan.
9. Hal ironis lainnya di tahun 2011 ini, terjadi pula Dinas Sosial yaitu minimalnya anggaran kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ditahun sebelumnya anggaran untuk bantuan logistic bencana alam mencapai 150 juta namun dalam rancangan 2011 sangat memprihatinkan karena dianggar hanya 10 juta saja, sehingga bantuan bencana tahunan yang selama ini ada tidak akan mungkin lagi signifikan, FPKS berharap agar bantuan-bantuan sosial dalam pembahasan berikutnya untuk ditingkatkan.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang Berbahagia ,
Demikianlah Sikap Akhir Fraksi PKS terhadap SIKAP AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011, mudah-mudahan kita mampu menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, ada kekurangan dan kekhilafannya mohon dimaafkan, marilah kita meningkatkan kemampuan dalam pengabdian pada masyarakat, Amin ya rabbal’alamin.

Banggar Rencanakan Hapus Honor Proyek

RADAR SOLO : Wonogiri, Anggota DPRD Wonogiri mengkaji kemungkinan penghapusan honor proyek belanja langsung di daerahnya. Sebab, selama ini, honor itu hanya dinikmati segelintir orang yang terlibat dalam proyek. Alasan lainnya, untuk menghilangkan stigma adanya lahan basah dan lahan kering di jajaran birokrasi.

Terkait rencana itu, Badang Anggaran (Banggar) DPRD Wonogiri kini berada di Jakarta. Mereka belajar mengenai penerapan kebijakan peniadaan honor proyek belanja langsung itu. "Sebagai gantinya, honor itu akan dikumpulkan, dan dibagi rata kepada semua pegawai sebagai tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dihitung secara proporsional," kata Ahmad Zarif, salah satu anggota Banggar yang sekaligus ketua Fraksi PKS DPRD kemarin (20/10/10)

Zarif menambahkan, selama ini ada ketidakadilan dalam pengaturan honor proyek belanja langsung. Ketidakadilan itu kemudian memunculkan stigma lahan basah dan lahan kering. Ujung-ujungnya, pegawai yang kemudian dipindah dari lahan basah akan stres dan tertekan.

Sebaliknya, pegawai yang mengicar lahan basaha akan menggunakan beragam cara untuk melaksakan niatnya. Menyogok pimpinan diatasnya menjadi salah satu modus yang sudah menjadi rahasia umum.

"Kalau diganti dengan TKD, insya Allah sogok sana, sogok sini tidak akan ada lagi, Sebab, semua pegawai akan menikmati jatahnya sesuai dengan peran dan fungsinya," tambah dia.

Hanya saja, menerapkan kebijakan tersebut di Wonogiri bukan hal mudah. Dibutuhkan kesadaran penuh yang didasari goodwill dari kepada daerah. Sebab, penghapusan honor itu juga akan langsung berakibat pada penghasilan bupati atau wali kota. Selama ini, bupati dan wali kota menjadi penerima terbesar honor belanja langsung. Sebab, kepala daerah adalah penanggungjawab penggunaan APBD. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya dalam sebulan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tergantung berapa banyak proyek yang ada.

"Menurut saya, honor proyek itu menjadi salah satu motivasi orang mau berkompetisi di Pilkada. Bupati selaku penanggung jawab penggunaan APBD bisa dapat honor puluhan bahkan ratusan juta dalam sebulan. Kalau hanya gaji pokok dan tunjangan, itu sangat kecil dibanding tanggung jawab bupati,"tambahnya.

Sementara itu, anggota Banggar lainya, Catur Winarko mengatakan, komitmen pegawai untuk untuk meningkatkan kinerja menjadi syarat lain penerapan TKD selain goodwill kepala daerah.

Bagi dia, penghapusan honor kegiatan tidak menjadi persoalan selama tidak menabrak Permendagri 59/2007 yang menjadi landasanya. "Salah satu yang harus dilihat untuk memberikan TKD adalah kinerja pegawainya dulu seperti apa, sudah layak atau belum mereka mendapat TKD" tegas Catur.

LAPORAN HASIL RESES I TAHUN 2010

BAGIAN PERTAMA

Merupakan rangkuman saran pendapat, masukan dan kritikan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan saat ini, yang dapat kami rangkum sebagai berkut:

1. Hingga saat ini, masih ada 5 (lima) dusun di Desa Jeblogan Kecamatan Karangtengah yang belum merasakan fasilitas listrik, yakni di Dusun Suden, Dayu, Karang, Bero dan Brenggolo. Listrik yang ada saat ini diperoleh warga dengan cara "ganthol" atau menarik kabel dari desa tetangga yang jaraknya sekitar 3 km, selan berbahaya, fasilitas listrik ini juga belum mampu mencukupi kebutuhan warga. Mohon diupayakan agar listrik dapat segera masuk ke 5 (lima) dusun tersebut.
2. Para petani di daerah Pracimantoro dan Eromoko mengeluhkan adanya ketidakaslian Pupuk Pusri yang beredar di daerah tersebut, banyak kelompok tani yang sudah hafal betul terhadap kualitas pupuk tersebut berkeluh bahwa banyak Pupuk Pusri yang telah dioplos dengan jenis pupuk merk lain yang berkualitas lebih rendah, bahkan akhir-akhir ini hampir satu karungnya telah berisi pupuk dengan kualitas yang tidak asli, untuk itu kami harapkan agar dinas terkait menelusuri praktek curang ini, karena akan berakibat pada kualitas produksi hasil tanam pada tahun ini.
3. Harga pupuk di pasar sangat mahal dan sulit didapat. Di Desa Hargasari Tirtomoyo, harga pupuk mencapai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per zak. Di Desa Ronggojati Batuwarno dan Jeblogan Karangtengah mencapai Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per zak.
4. Bahwa kebijakan APBD di tahun 2010 ini yang lebih banyak diperuntukan untuk belanja rutin saja berakibat minimnya belanja publik yang langsung dirasakan masyarakat luas, dengan kebijakan "tidak bangun-bangun, ora tuku-tuku dan ora lungo-lungo" betul-betul akan membuat pembangunan stagnan, namun kita sedikit bergembira oleh karena Pemerintah Pusat telah meluncurkan Dana Dekonsentrasi yang lumayan besar, permasalahanya adalah proporsionalitas wilayah yang mendapatkan bantuan ini belum merata, maka kedepan aspek proporsional hendaknya lebih diutamakan, agar kecemburuan antar wilayah bisa dieliminir.
5. Kesejahteraan terhadap perangkat desa telah digulirkan dalam bentuk bantuan keuangan bagi perangkat desa sebesar UMR Kabupaten, seiring dengan molornya Pembahasan APBD Tahun 2010 juga berdampak pada pencaiiran bantuan tersebut, kami harapkan agar bantuan bagi perangkat desa tersebut untuk segera dicairkan, mengingat sudah 5 bulan belum terealisasikan.
6. Agar semua pihak memiliki kesamaan pandang dan pemikiran dalam ikut meningkatkan kesejahteraan bagi guru honorer swasta yang telah ikut membantu mencerdaskan pemerataan di dunia pendidikan kita, keberadaaanya memang dibawah naungan Yayasan Pendidikan bersangkutan, namun telah menjadi rahasia umum bahwa kesejahteraannya masih memprihatinkan, kami harapkan agar SKPD terkait turut berkoordinasi secara terpadu antara yayasan, kementerian agama dan Dinas Pendidikan agar solusi terbaik bagi upaya meningkatkan kesejateraanya dapat diperhatikan.
7. Tingkat kelulusan Ujian Nasional ditingkatan SMA/SMK ditahun 2010 cukup menggembirakan kita semua karena hasil kelulusannya di atas 90%. Dalam menyikapi hasil kelulusan ini ada dua hal yang penting untuk kita renungkan bersama, Pertama KEJUJURAN dan yang kedua adalah PRESTASI. Slogan UN tahun ini yang digulirkan KEMENDIKNAS adalah "Jujur Harus, PRestasi Yes" ternyata implementasi di lapangan jauh panggang dari api, hal ini bisa dilihat sosialisasi slogan itu tidak pernah ada,kita tidak mendapati atribut-atribut, gerakan-gerakan untuk mengawal JUJUR dan PRESTASI dikumandangkan, sehingga terkesan pelaksanaan dan pengawasannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang nasi telah menjadi bubur dan bubur itu enak rasanya terlihat dengan kelulusan yang cukup baik, namun kedepan kita harapkan potret prestasi anak didik kita yang sebenarnya bisa digambarkan dengan baik jika semua pihak mengedepankan KEJUJURAN, walau dampak sosiologisnya amat berat, namun kita harapkan jujur harus berdampak prestasi.