RADAR SOLO : Wonogiri, Anggota DPRD Wonogiri mengkaji kemungkinan penghapusan honor proyek belanja langsung di daerahnya. Sebab, selama ini, honor itu hanya dinikmati segelintir orang yang terlibat dalam proyek. Alasan lainnya, untuk menghilangkan stigma adanya lahan basah dan lahan kering di jajaran birokrasi.
Terkait rencana itu, Badang Anggaran (Banggar) DPRD Wonogiri kini berada di Jakarta. Mereka belajar mengenai penerapan kebijakan peniadaan honor proyek belanja langsung itu. "Sebagai gantinya, honor itu akan dikumpulkan, dan dibagi rata kepada semua pegawai sebagai tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dihitung secara proporsional," kata Ahmad Zarif, salah satu anggota Banggar yang sekaligus ketua Fraksi PKS DPRD kemarin (20/10/10)
Zarif menambahkan, selama ini ada ketidakadilan dalam pengaturan honor proyek belanja langsung. Ketidakadilan itu kemudian memunculkan stigma lahan basah dan lahan kering. Ujung-ujungnya, pegawai yang kemudian dipindah dari lahan basah akan stres dan tertekan.
Sebaliknya, pegawai yang mengicar lahan basaha akan menggunakan beragam cara untuk melaksakan niatnya. Menyogok pimpinan diatasnya menjadi salah satu modus yang sudah menjadi rahasia umum.
"Kalau diganti dengan TKD, insya Allah sogok sana, sogok sini tidak akan ada lagi, Sebab, semua pegawai akan menikmati jatahnya sesuai dengan peran dan fungsinya," tambah dia.
Hanya saja, menerapkan kebijakan tersebut di Wonogiri bukan hal mudah. Dibutuhkan kesadaran penuh yang didasari goodwill dari kepada daerah. Sebab, penghapusan honor itu juga akan langsung berakibat pada penghasilan bupati atau wali kota. Selama ini, bupati dan wali kota menjadi penerima terbesar honor belanja langsung. Sebab, kepala daerah adalah penanggungjawab penggunaan APBD. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya dalam sebulan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tergantung berapa banyak proyek yang ada.
"Menurut saya, honor proyek itu menjadi salah satu motivasi orang mau berkompetisi di Pilkada. Bupati selaku penanggung jawab penggunaan APBD bisa dapat honor puluhan bahkan ratusan juta dalam sebulan. Kalau hanya gaji pokok dan tunjangan, itu sangat kecil dibanding tanggung jawab bupati,"tambahnya.
Sementara itu, anggota Banggar lainya, Catur Winarko mengatakan, komitmen pegawai untuk untuk meningkatkan kinerja menjadi syarat lain penerapan TKD selain goodwill kepala daerah.
Bagi dia, penghapusan honor kegiatan tidak menjadi persoalan selama tidak menabrak Permendagri 59/2007 yang menjadi landasanya. "Salah satu yang harus dilihat untuk memberikan TKD adalah kinerja pegawainya dulu seperti apa, sudah layak atau belum mereka mendapat TKD" tegas Catur.
0 komentar:
Posting Komentar