DPRD Setujui Raperda Tata Ruang

WONOGIRI—Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri 2011-2031 hasil evaluasi gubernur disetujui DPRD dalam rapat paripurna, Jumat (9/9). Terhitung sejak turunnya hasil evaluasi tiga hari sebelumnya, hanya ada waktu hingga Senin (12/9), persetujuan dilaporkan kembali pada gubernur. Pasalnya, jika lebih dari tiga hari Raperda dibatalkan.
Anggota Komisi B, M Zainuddin mengatakan Raperda RTRW ini berpengaruh terhadap iklim investasi karena memang dibuat berdasar misi dan visi provinsi kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. “Tapi yang pasti kalau sampai Senin belum disetujui, Raperda otomatis dibatalkan karena hanya diberikan waktu tujuh hari setelah hasil evaluasi diterima dari gubernur,” jelasnya.
Sedangkan Anggota Komisi B lainnya, Ahmad Zarif mengatakan tarik ulur antara provinsi dan pusat terkait beberapa aturan. Ada pula pasal yang sudah didrop oleh kabupaten, tapi oleh provinsi dimunculkan lagi.
“Selain itu, dalam Raperda tidak disinggung soal kawasan yang tidak bisa menjadi kawasan industri besar. Kalau di Wonogiri ada sekitar lima kecamatan seperti itu. Kecamatan mana saja, saya lupa tapi saat pembahasan dulu sempat disinggung. Tidak bisanya karena kondisi geografis dan ketersediaan air,” katanya.
Bupati Danar Rahmanto mengatakan semua aturan yang tertuang sudah melalui proses konsultasi publik. Hal tersebut telah sesuai dengan RTRW nasional dan provinsi.

Dewan desak Bupati lantik direktur baru PDAM

Kamis, 08/9/2011 | Oleh Nadhiroh |

Wawan Setya Nugraha (Dok.SOLOPOS)

Wonogiri (Solopos.com)–Kalangan pimpinan DPRD Wonogiri mendesak semua pihak secepatnya mengakhiri polemik seputar pengisian kekosongan jabatan direktur PDAM Giri Tirta Sari.

Polemik berkelanjutan dikhawatirkan akan membuat kekosongan jabatan makin lama dan berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha mengatakan masa jabatan pejabat sementara (Pjs) direktur PDAM sudah berakhir sejak sepekan lalu, tepatnya pada Jumat (2/9/2011).

Namun, hingga kemarin, meski surat keputusan (SK) penunjukan direktur baru sudah terbit, Bupati belum juga melantik direktur baru tersebut.

“Ini berarti selama sepekan terakhir telah terjadi kekosongan jabatan direktur PDAM. Sudah tentu ini berpotensi mengganggu kinerja manajemen PDAM dan bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Padahal pemenuhan kebutuhan air sangat penting bagi masyarakat,” jelas Wawan, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Kamis (8/9/2011).

Politisi PDIP itu mengaku menyadari penentuan pejabat direktur baru PDAM bukanlah domain pihaknya, melainkan kewenangan penuh Bupati, yang tentunya harus dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang benar.

Karena itu, dia meminta jika sudah menentukan pejabat direktur baru tersebut, Bupati hendaknya segera melantik pejabat dimaksud, agar tidak terjadi kekosongan terlalu lama.

Pernyataan hampir senada disampaikan Wakil Ketua DPRD, Hamid Noor Yasin. Ditemui terpisah di Gedung DPRD, Kamis, Hamid juga mengharapkan agar kekosongan jabatan direktur PDAM segera diisi.

(shs)