SIKAP AKHIR FRAKSI PKS terhadap KUA PPAS 2011

SIKAP AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TENTANG PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Yth Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kab.Wonogiri.
- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri.
- Saudara Komandan Kodim 0278 Wonogiri, Kapolres Wonogiri, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, dan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri;
- Segenap jajaran eksekutif, para wartawan dan hadirin yang saya hormati serta masyarakat Wonogiri yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Sebelum penyampaian Sikap Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Apbd Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011, pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Wujud syukur kita kepada-Nya adalah kita bersama sama selalu meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada-Nya, karena dengan kualitas ketaqwaan ini kita akan selalu mendapatkan keberuntungan baik didunia maupun diakhirat nanti . Salah satu amalan utama agar kita semua memiliki budi pekerti luhur adalah dengan senantiasa meningkatan amalan keshalihan serta tetap memelihara amal kebaikan selepas bulan syawal ini.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada Utusan-Nya Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya keluargannya serta para pengikutnya sampai akhir zaman, amin yarabbal alamin.
Kami ucapkan selamat jalan calon jamaah haji kabupaten wonogiri tahun 1431 H semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan rukun dan wajib haji diberi keselamatan dan diberi predikat haji yang mabrur, dan memberi keberkahan bagi masyarakat Wonogiri, tidak hanya mendapatkan sholeh pribadi tetapi juga sholeh sosial.
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Jika kita melihat Kebijakan umum Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Penyusunan APBD 2011 bahwa Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, maka tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi dan diatasi pada tahun 2O11, yaitu: (a) penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan; (b) pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah; dan (c) peningkatan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah.
Tantangan utama terkait dengan penciptaan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan dalam tahun 2O1l tercermin dari : (1) belum berkembangnya iklim usaha yang kondusif di daerah, sehingga belum mampu menarik investasi dan belum meluasnya budaya usaha di masyarakat yang berakibat pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi untuk peningkatan pendapatan dan daya beli di daerah; (2) masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, dan masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia; (3) masih kurangnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar; (4) belum optimalnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan; (5) masih banyaknya rumah tangga yang meskipun sudah meningkat kesejahteraannya, namun masih berada pada kelompok hampir miskin, sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi dan sosial; (6) permasalahan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan yang berbeda antara Jawa/Bali dengan daerah lainnya; dan (7) masih kurang optimalnya pelibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Jika hal tersebut dicocokan dengan kontek persoalan daerah maka kebijakan tersebut sangatlah mirip dengan kondisi Wonogiri.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Dalam mencermati pembahasan dalam Badan Anggaran dan Komisi Anggaran terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Apbd Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011, Fraksi PKS pada hakekatnya MENYETUJUI terhadap NOTA KESEPAKATAN tersebut untuk disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan DPRD Kabupaten Wonogiri, dengan Stuktur anggaran sebagai berikut:
A. PENDAPATAN : Rp. 837.963.544.000,00
B. BELANJA : Rp. 879.285.571.500,00
Surplus/(Defisit) : ( Rp. 41.322.027.500,00)
C. PEMBIAYAAN :
- Penerimaan : Rp. 49.293.831.500,00
- Pengeluaran : Rp. 7.971.804.000,00
Surplus/ (Defisit) : Rp. 41.322.027.500,00
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran ( SILPA ) : Rp. 0,00

Kemudian Setelah hal tersebut disepakati dan akan menjadi pedoman Perencanaan dalam Penjabaran RAPBD TA 2011, FPKS memberikan beberapa catatan-catatan sebagai berikut;
1. Untuk meningkatkan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dari rendah ke sedang salah satu yang dapat dilakukan adalah menaikkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan mengoptimalkan badan usaha milik daerah, oleh karena itu fraksi PKS mengusulkan sebagaimana yang sudah disinggung dalam badan anggaran tahap 2 yaitu dalam penyusunan RPABD tahun 2011 penyertaan modal di BPR BKK agar dialokasikan 5 milyard sedangkan apotek dan percetakan dianggarkan 1 milyard.
2. Pemerintah daerah segera memastikan bentuk kerjasama pembangunan Terminal Tipe A Krisak apakah dengan MOU dengan pusat, propinsi dan kabupaten atau dengan cost sharing sesuai keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK 76/AJ.102/DPRD/2000 dengan cost sharing maksimal 10% dari anggaran pusat. Karena sampai hari ini MOU belum ada sedang apabila dengan cost sharing sudah 60% lebih dari anggaran dari pusat.
3. FPKS berharap agar dipastikan agar proses lelang tanah bengkok yang saat ini dilakukan benar-benar dilaksanakan secara fair, terbuka dan tidak hanya diikuti atau direkayasa oleh oknum-oknum desa saja.
4. Untuk menertibkan asset daerah khususnya kendaraan dinas Mohon kami seluruh kendaraan dinas dan operasional milik Pemkab Wonogiri agar diapelkan, didata sevalid mungkin dan diberi identitas.
5. Mohon perda tentang Miras yang sudah ada, disinkronkan dengan regulasi hukum lainnya,sehingga penegak hokum tidak mengalami kesulitan didalam penegakan miras ini, karena dilapangan miras telah berkali-kali terbukti menelan korban jiwa warga masyarakat Wonogiri.
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada aparatur pemerintah Kabupaten Wonogiri dan untuk lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya seleksi mohon untuk penerima CPNS tahun 2011 persyaratan bisa lebih diperketat.
7. Pada saat dana perimbangan sudah diketahui kepastianya anggaran untuk kenaikan gaji PNS 10% dan uang makan agar diperhatikan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2011.
8. Terkait dengan semangat efisiensi, kami sangat menghargai semua elemen yang memiliki kepedulian terhadap kondisi keuangan kita, termasuk tidak jadi dianggarkannya mobil dinas Pimpinan DPRD, untuk mengajak efisiensi ke semua pihak memang harus dimulai dari diri kita, karena guru yang baik adalah dengan keteladanan.
9. Hal ironis lainnya di tahun 2011 ini, terjadi pula Dinas Sosial yaitu minimalnya anggaran kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ditahun sebelumnya anggaran untuk bantuan logistic bencana alam mencapai 150 juta namun dalam rancangan 2011 sangat memprihatinkan karena dianggar hanya 10 juta saja, sehingga bantuan bencana tahunan yang selama ini ada tidak akan mungkin lagi signifikan, FPKS berharap agar bantuan-bantuan sosial dalam pembahasan berikutnya untuk ditingkatkan.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang Berbahagia ,
Demikianlah Sikap Akhir Fraksi PKS terhadap SIKAP AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DAN TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2011, mudah-mudahan kita mampu menjalankan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, ada kekurangan dan kekhilafannya mohon dimaafkan, marilah kita meningkatkan kemampuan dalam pengabdian pada masyarakat, Amin ya rabbal’alamin.

Banggar Rencanakan Hapus Honor Proyek

RADAR SOLO : Wonogiri, Anggota DPRD Wonogiri mengkaji kemungkinan penghapusan honor proyek belanja langsung di daerahnya. Sebab, selama ini, honor itu hanya dinikmati segelintir orang yang terlibat dalam proyek. Alasan lainnya, untuk menghilangkan stigma adanya lahan basah dan lahan kering di jajaran birokrasi.

Terkait rencana itu, Badang Anggaran (Banggar) DPRD Wonogiri kini berada di Jakarta. Mereka belajar mengenai penerapan kebijakan peniadaan honor proyek belanja langsung itu. "Sebagai gantinya, honor itu akan dikumpulkan, dan dibagi rata kepada semua pegawai sebagai tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dihitung secara proporsional," kata Ahmad Zarif, salah satu anggota Banggar yang sekaligus ketua Fraksi PKS DPRD kemarin (20/10/10)

Zarif menambahkan, selama ini ada ketidakadilan dalam pengaturan honor proyek belanja langsung. Ketidakadilan itu kemudian memunculkan stigma lahan basah dan lahan kering. Ujung-ujungnya, pegawai yang kemudian dipindah dari lahan basah akan stres dan tertekan.

Sebaliknya, pegawai yang mengicar lahan basaha akan menggunakan beragam cara untuk melaksakan niatnya. Menyogok pimpinan diatasnya menjadi salah satu modus yang sudah menjadi rahasia umum.

"Kalau diganti dengan TKD, insya Allah sogok sana, sogok sini tidak akan ada lagi, Sebab, semua pegawai akan menikmati jatahnya sesuai dengan peran dan fungsinya," tambah dia.

Hanya saja, menerapkan kebijakan tersebut di Wonogiri bukan hal mudah. Dibutuhkan kesadaran penuh yang didasari goodwill dari kepada daerah. Sebab, penghapusan honor itu juga akan langsung berakibat pada penghasilan bupati atau wali kota. Selama ini, bupati dan wali kota menjadi penerima terbesar honor belanja langsung. Sebab, kepala daerah adalah penanggungjawab penggunaan APBD. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya dalam sebulan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tergantung berapa banyak proyek yang ada.

"Menurut saya, honor proyek itu menjadi salah satu motivasi orang mau berkompetisi di Pilkada. Bupati selaku penanggung jawab penggunaan APBD bisa dapat honor puluhan bahkan ratusan juta dalam sebulan. Kalau hanya gaji pokok dan tunjangan, itu sangat kecil dibanding tanggung jawab bupati,"tambahnya.

Sementara itu, anggota Banggar lainya, Catur Winarko mengatakan, komitmen pegawai untuk untuk meningkatkan kinerja menjadi syarat lain penerapan TKD selain goodwill kepala daerah.

Bagi dia, penghapusan honor kegiatan tidak menjadi persoalan selama tidak menabrak Permendagri 59/2007 yang menjadi landasanya. "Salah satu yang harus dilihat untuk memberikan TKD adalah kinerja pegawainya dulu seperti apa, sudah layak atau belum mereka mendapat TKD" tegas Catur.